Taiho Code 大宝律令

Taiho Code atau Undang-undang Taiho adalah reorganisasi administrasi yang dimulai pada tahun 701, pada akhir zaman Asuka.

Taiho Code mulai disusun pada tahun 701 atas perintah Kaisar Mommu. Dalam proses penyusunannya, Taiho Code disusun atas bimbingan Pangeran Osakabe, Fujiwara no Fuhito, dan Awata no Mahito. Taiho Code merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan China (Dinasti Tang). Pembentukan Taiho Code merupakan peristiwa pertama yang menyertakan Konfusianisme.

Pada saat zaman Nara mengalami revisi untuk mengakomodasi tradisi Jepang tertentu dan kebutuhan praktis organisasi. Revisi ini selesai pada tahun 718 dan nama Taiho Code pun berubah menjadi Yoro Code. Namun, beberapa elemen dari Yoro Code ini berasal dari logika dan moral China yang diambil secara ekstrim.

Taiho Code hanya berisi dua kebiasaan utama dari Dinasti Tang. Yang pertama, posisi dalam pemerintahan dan kelas sosial didasarkan pada kelahiran (keturunan), bukan dari bakat ataupun jasa. Yang kedua, Jepang menolak konsep China yang disebut ‘mandat langit’, menegaskan bahwa kekuasaan kaisar berasal dari keturunan, bukan dari kebenaran atau keadilannya sebagai penguasa.

Taiho Code membentuk dua organisasi pemerintahan yaitu Departemen Ibadah (Jingi-kan) dan Departemen Luar Negeri (Daijo-kan). Departemen Ibadah lebih tinggi kedudukannya dan lebih diutamakan dari Departemen Luar Negeri. Depatemen ini berfungsi menangani masalah rohani, keagamaan dan ritual. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk festival tahunan dan upacara pengadilan resmi seperti penobatan, pemeliharaan tempat suci, pencatatan dan pengamatan ramalan. Walaupun departemen ini mengatur semua kuil Shinto yang ada di Jepang, tapi ini tidak ada kaitannya dengan agama Budha.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri mengatur masalah-masalah sekuler dan administrasi. Departemen Luar Negeri dipimpin oleh Dewan Besar Negara dan diketuai oleh Daijin Daijo (Kanselir). Para Menteri, Controller, empat Anggota Dewan Agung dan tiga Anggota Dewan Kecil yang dibuat sampai Dewan yang bertanggung jawab pada Daijin Daijo. Dan delapan Departemen Pemerintah bertanggung jawab pada Controller dan Menteri.

Pada masa pemerintahan kaisar Gemmei yang merupakan penganti kaisar Mommu terdahulu (abat 8), ibu kota dipindahkan ke daerah Nara selama tujuh puluh tahun. Selama tujuh puluh tahun ini ada tujuh kaisar yang sempat berkuasa. Sistem Taiho Ritsuryo diterapkan di zaman Nara sebagai landasan Pemerintahan, karena adanya pengaruh kehidupan bangsa. Dengan menerapkan Taiho Ritsuryo, pemerintahan Nara  mengalami puncak keemasan dan kemakmuran bagi rakyat Jepang. Pada masa yang sama Dinasti Tang juga mengalami puncak keemasan dan terciptalah kebudayaan yang tinggi. Dengan memakai hasil kebudayaan dinasti Tang, Jepang berhasil menciptakan kebudayaan baru yang matang.

Ciri khas kebudayaan ini merupakan tekanan kepada agama Budha, dikarenakan agama Budha di bidang politik dan kebudayaan tidak sejalan dengan semangat Taiho Ritsuryo. Sedangkan Taiho Ritsuryo  sendiri dibentuk untuk menjadikan hubungan erat antara rakyat dan penguasa. Dengan berjalannya Taiho Ritsuryo, pemerintahan mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan dapat mengembangkan sistem ekonomi yang baik. Pada zaman Nara inilah dihasilkan mata uang sendiri.

 Akan tetapi tak lama dari keberhasilan dari semangat Taiho Ritsuryo ini diterapkan, rakyat mulai mengalami kesengsaraan akibat kesulitan pembagian tanah-tanah, karena adanya beban yang wajib dipikul oleh rakyat. Pada akhirnya kaisar Gemmei turun tahta dan digantikan oleh Shomu, ia adalah seorang budhis yang patuh kepada agamanya dan sangat mahir dalam paham Kong Hu Cu.

Pada masa pemerintahan Shommu, ia berusaha untuk mengendalikan krisis dengan cara bertopang pada kekuatan magis Budha saja. Demi menjalankan usaha-usahanya Shommu membangun Kuil Budha di setiap propinsi. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Shommu tidak menghasilkan perbaikan dan menghabiskan uang Negara. Oleh sebab itu para pendeta-pendeta dari agama Buhda mulai campur tangan dalam pemerintahan Shommu.

Dapat disimpulkan zaman kekaisaran Shommu ini terdapat dua pemikiran antara pendeta dan para bangsawan. Pada masa perubahan Taika (Fujiwara) ini muncul di tengah-tengah politik zaman Nara ini sebagai kaum bangsawan baru. Setelah wafatnya kaisar Shommu dan digantikan oleh Dokyu ia masih menerapkan gaya landasan agama Budha dan akhirnya kaum Fujiwara menganjurkan untuk kembali ke unsur Kong Hu Cu. Pada akhirnya terjadilah perbedaan pendapat untuk ke dua kalinya antara kaum pendeta Budha dan kaum Fujiwara yang menganut faham Kong Hu Cu. Kemudian pada akhirnya kaum pendeta budha mendapatkan kepercayaan penuh atas rakyat dan menimbulkan kebudayaan baru.

-PERPINDAHAN IBU KOTA

            Faktor perpindahan ibu kota dari Nara ke Heian ini dicetuskan oleh kaisar Kommu dengan alasan memperketat lagi kekuasaan kekaisaran dan menghindari persaingan beda pendapat antara agama Budha dan kaum bangsawan. Dalam masa pemerintahan kaisar Kommu ia (Abad 8 M) ia banyak melakukan perubahan-perubahan undang-undang Taiho-Retsuryo, banyak yang dilakukan oleh kaisar Kommu untuk meningkatkan kemajuan pemerintahan yaitu

a.         Penumpasan pemberontakan bangsa Ainu di bagian Timur Laut Honshu.

b.         Membuka daerah-daerah terpencil untuk dijadikan perkembangan agama Budha.

Isi Taiho Code:

•      Kaum bangsawan mendapat kemewahan

•      Adanya pasar di tengah kota

•      Dibuat koin berlubang sebagai uang

•      Pajak tinggi terhadap petani

•      Shouen bagi bangsawan

•      Aturan tentang busana resmi, busana pegawai istana, dan seragam dalam istana

nb:tugas presentasi Nihonshi^^.semoga bermanfaat^^